Regaining Our Old Dignity in the Middle East ::

This article of mine was published in PostScript - Bimonthly Political and Economic Analysis - The Habibie Center, Vol. VII, No. 5, September-October 2010.

http://habibiecenter.or.id/download/PostScript%20Sep-Oct%202010.pdf

Read More......

Good Twitter Discussion ::

Me (in a response to Indonesian MFA's tweet report: http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=4696&l=id): Tapi adalah fakta bahwa masyarakat Mesir & media-media Mesir jarang sekali meng-highlight Indonesia sebagai negara rujukan demokrasi.

Mas Bawono Kumoro (in a response to my Tweet, dan selanjutnya akan di-replace dg inisial BK): Kita menjadi demokrasi bukan karena butuh pengakuan mereka Des.

Me: Benar Mas. Tapi kan berati dalam pandangan Mesir, kita itu tidak layak dicontoh karena belum berhasil dengan demokratisasi kita.

BK: Bagaimana dengan faktor gengsi mengakui lantaran Mesir dikenal memiliki ambisi menjadi pemimpin dunia Islam?

Me: Benar Arab itu basically superior. Tapi hal ini bukanlah pilar analisa untuk masalah ini. Karena Mesir justru melirik Malaysia yang generally ber-potensi/latar yang sama dengan kita. Malaysia dijadikan rujukan demokrasi karena demokratisasinya mensejahterakan, tidak seperti kita.

BK: Karena Mesir merasa setipe dengan Malaysia dalam bernegara, memiliki satu partai paling berkuasa dan tidak ada sirkulasi kekuasaan teratur.

Me: Tapi NDP sudah dibubarkan lho Mas & bnyak partai-partai oposisi yang potensial untuk 'besar'. Malaysia itu dlihat lebih karena faktor mayoritas Muslimnya.

BK: Sejak kapan Des Malaysia pantas disebut negara demokrasi?

Me: Nah Mas ini dia! Kualitas demokratisasi kita itu jauh dibanding Malaysia yg represif. Tapi kenapa Malaysia? Menurutku karena Malaysia mayoritas muslim & relatif maju. Jadi Malaysia ini dinilai bisa membuktikan bahwa Demokrasi, Islam & Modernitas bisa tumbuh bersisian.



BK: Guna mengukur kadar demokratis sebuah negara perlu dilihat rule of the game. Apakah pembubaran NDP diikuti dengan rule of the game baru?

Me: Pembubaran NDP lebih karena desakan masa agar Militer Mesir tegas menindak-lanjuti agenda Revolusi. & so far Mesir luar biasa dalam hal ini.

BK: Malaysia bukan negara demokrasi Des. Benar bahwa demokrasi kitat belum linear dengan kesejahteraan, butuh proses berupa percepatan konsolidasi.

Me: & Mesir lari lebih cepat dalam hal menindak-lanjuti Agenda revolusi, sementara demokratisasi kita poco-poco, boros & ga jelas juntrungannya.

BK: Nah, keterlibatan aktif militer itu menunjukkan bahwa tidak ada perubahan mendasar di Mesir. Negara demokrasi itu dikendalikan sipil.

Me: Tapi so far Militer Mesir cukup akomodatif dengan tuntutan-tuntutan Revolusi. & ga kebayang kalau Mesir di masa transisi lepas dari kendali Militer, CHAOS.

BK: Indonesi lepas dari kendali dwi fungsi militer setelah Orba jatuh baik-bail aj kok Des. Transisi kepemimpinan berjalan tanpa tumpahan darah.

Me: Kita kan bukan leading state sepert halnya Mesir di Middle East. Perang kepentingan di Mesir tak sebatas perang kepentingan domestik. Lihat potensi mencuatnya lingkaran ekstrimis, lihat juga kepentingan Amerika+Israel dalam memastikan stabilitasnya di Timteng.

BK: Jadi Mesir lebih memilih untuk jadi negara penjaga kepentingan asing di Tim Teng ketimbang jadi negara demokrasi sejati? Begitu yah Des?

Me: Gimana ya? Di satu sisi Militer Mesir itu dihidupi Amerika dengan kompensasi stabiltas Timteng ala US. di sisi lain Militer Mesir sangat sangat akomodatif terhadap tuntutan2 Revolusi. Aku lihat ada "deal sense" baik dr pihak US & rakyat Mesir. Obama jelas serba-salah & simalakama sekali n u know why. Di sisi lain kontrol sipil terhadap militer & demokratisasi sangat kuat juga. Tahrir Square masih terus "brdenyut".

BK: Demo Tahrir Square bukan ukuran kontrol otoritas sipil Des. Ukuran terhadap itu adalah bila militer tidak turut campur soal politik.

Me: Yang kita nilai bukan sekedar barometer Mas, tapi demo itu ternyta brbuah kecepatan tindak lanjut agenda-agenda revolusi yang relatif signifikan.

BK: Tuntutan demo mesti dilembagakan ke dalam UU Des agar dia menjd rule of the game, tidak bisa sekadar dituruti tanpa dituangkan dalam UU.

Me: Itu ongoing Mas. & 1 hal, hasil referendum terhadap Konstitusi kmaren menunjukkan bahwa political understanding masih sangat minim di Mesir

Read More......